G!rL_MoNizZ^PeRcAyA PaDa DiRi SeNdIrI^

Tak ada demokrasi tanpa kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak paling mendasar dalam kehidupan bernegara. Sesuai Prinsip Hukum dan Demokrasi, bahwa perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam menegakkan hukum perlu ada keterbukaan dan pelibatan peran serta masyarakat. Untuk itu, kebebasan pers, hak wartawan dalam menjalankan fungsi mencari dan menyebarkan informasi harus dipenuhi, dihormati, dan dilindungi. Hal ini sesuai dengan UUD 45 Pasal 28 tentang kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat.

Begitu pula kebebasan pers di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soekarno dan masa pemerintahan Presiden Soeharto sangat dibatasi oleh kepentingan pemerintah. Pers dipaksa untuk memuat setiap berita harus tidak boleh bertentangan dengan pemerintah, di era pemerintahan Soekarno dan Soeharto, kebebasan pers ada, tetapi lebih terbatas untuk memperkuat status quo, ketimbang guna membangun keseimbangan antarfungsi eksekutif, legislatif, yudikatif, dan kontrol publik (termasuk pers).

Demokrasi sebagai dasar hidup berbangsa pada umumnya memberikan pengertian bahwa adanya kesempatan bagi rakyat untuk ikut memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan pemerintah, oleh karena kebijakan tersebut menentukan kehidupannya. Dengan kata lain dalam suatu negara demokrasi terdapat kebebasan-kebebasan masyarakat untuk berpartisipasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Agar masyarakat dapat berperan serta dalam mempengaruhi proses pembuatan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, maka perlu adanya sarana atau media yang akan digunakan dalam partisipasi tersebut. Salah satu sarana yang dapat digunakan masyarakat dalam partisipasi politik adalah pers.
Dalam proses demokratisasi faktor komunikasi dan media massa mempunyai fungsi penyebaran informasi dan kontrol sosial. Pers merupakan media komunikasi antar pelaku pembangunan demokrasi dan sarana penyampaian informasi dari pemerintah kepada masyarakat maupun dari masyarakat kepada pemerintah secara dua arah. Komunikasi ini diharapkan menimbulkan pengetahuan, pengertian, persamaan persepsi dan partisipasi masyarakat sehingga demokrasi dapat terlaksana.

Sebagai lembaga sosial pers adalah sebuah wadah bagi proses input dalam sistem politik. Diantara tugasnya pers berkewajiban membentuk kesamaan kepentingan antara masyarakat dan negara sehingga wajar sekali apabila pers berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan kepentingan pemerintah dan masyarakat. Untuk itu dibutuhkan keterbukaan pers untuk secara baik dan benar dalam mengajukan kritik terhadap sasaran yang manapun sejauh hal itu benar-benar berkaitan dengan proses input.Demokrasi sering kali datang bersamaan dengan semacam gelombang revolusioner dari mobilisasi rakyat, yakni gelombang pasang rakyat yang bersamanya berbagai unsur masyarakat terbawa dalam suatu gelombang massa yang mencari identitasnya dengan berbagai unjuk rasa.

Ketentuan tentang penyelenggaraan pers di negara Kita diatur dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 1966. sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan maka Undang-Undang ini diperbarui dengan Undang-Undang nomor 04 tahun 1967 dan terakhir diperbarui dengan Undang-Undang nomor 21 tahun 1982. Dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 1966 tentang ketentuan-ketentuan pokok pers yang dimaksud dengan pers adalah lembaga kemasyarakatan, alat revolusi yang mempunyai karya sebagai salah satu media komunikasi massa yang bersifat umum berupa penerbitan yang teratur waku terbitnya, diperlengkapi atau tidak diperlengkapi dengan alat-alat milik sendiri berupa percetakan, alat-alat foto, klise, mesin-mesin stensil atau alat-alat cetak lainnya. Sesuai dengan perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 1966 yang diganti dengan Undang-Undang nomor 21 tahun 1982 maka istilah pers sebagai lembaga kemasyarakatan alat revolusi yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 1966 diganti dengan pers adalah lembaga kemasyarakatan alat perjuangan nasional.

Peranan Pers

Peranan pers yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perilaku atau tindakan yang diharapkan dilakukan oleh pers sebagai sebuah lembaga atau institusi dalam mewujudkan demokrasi di Indonesia, khususnya dalam peristiwa revolusi Mei 1998. Secara umum pers mempunyai banyak peranan, namun peranan-peranan pers yang menjadai fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Melakukan kontrol, kritik dan koreksi yang bersifat konstruktif
2. Menjadikan dirinya sebagai sarana perubahan
3. Demokratisasi

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan demokratisasi adalah proses perubahan politik masyarakat dengan penerapan nilai-nilai atau kaidah-kaidah demokrasi dalam setiap kehidupan politik sehingga terbentuknya kehidupan politik yang bercirikan demokrasi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi peranan pers.

1) Tempat hidup dan berkembangnya media tersebut. Karena dalam masyarakat peranan itu bukan hanya abstrak tetapi harus konkret.

2) Komitmen pada kepentingan bersama yang harus sanggup mengatasi komitmen akan kepentingan dan pertimbangan kelompok bukan dalam suatu hubungan yang konteradiktif.

3) Visi dan editorial policy, yang akan membedakan media cetak yang satu dengan media cetak yang lain dan juga menjadi pedoman serta kriteria dalam proses menyeleksi kejadian-kejadian dan permasalahan untuk diliput dan dijadikan pemberitaan. (Jacob Oetama, 2001 : 433).

Secara umum didalam Undang-undang nomor 11 tahun 1966 yang kemudian diubah dengan Undang nomor 21 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pers, peranan dan fungsi pers adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pendidikan kepada masyarakat dalam arti seluas-luasnya terutama mengenai tujuan-tujuan dan urgensi serta jalannya proses pembangunan dalam segala aspek.

2. Melakuakan penerangan dalam arti memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat khususnya yang berhubungan dengan peningkatan pengetahuan rakyat mengenai masalah-masalah pembangunan dalam arti luas.

3. Memberikan hiburan dalam arti penyegaran untuk memulihkan dan mempertinggi gairah hidup (optimisme) masyarakat.

4. Mendorong kegiatan kebudayaan dalam arti luas demi pembinaan kebudayaan bangsa untuk menyongsong tantangan dunia modern dengan tidak melupakan akar-akar kebudayaan asli yang terdapat pada rakyat.

5. Melakukan kontrol, kritik dan koreksi yang bersifat konstruktif dalam semua bidang kegiatan kehidupan bangsa antara lain dengan menggalakkan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

6. Menjadikan dirinya sebagai sarana perubahan dan modernisasi. (Sumono Mustofa, 1978: 34-35)

Referensi tentang pers

Kebebasan pers sekarang yang dipimpin presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, negara dan bangsa kita membutuhkan kebebasan pers yang bertanggung jawab (free and responsible press). Sebuah perpaduan ideal antara kebebasan pers dan kesadaran pengelola media massa (insan pers), khususnya untuk tidak berbuat semena-mena dengan kemampuan, kekuatan serta kekuasaan media massa (the power of the press). Di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, kebebasan pers Indonesia idealnya dibangun di atas landasan kebersamaan kepentingan pengelola media, dan kepentingan target pelayanannya, tidak peduli apakah mereka itu mewakili kepentingan negara (pemerintah), atau kepentingan rakyat.

Dalam kerangka kebersamaan kepentingan dimaksud, diharap aktualisasi kebebasan pers nasional kita, tidak hanya akan memenuhi kepentingan sepihak, baik kepentingan pengelola (sumber), maupun teratas pada pemenuhan kepentingan sasaran (publik media).

Pers harus tanggap terhadap situasi publik, karena ketidakberdayaan publik untuk mengapresiasikan pendapatnya kepada pemimpin pers harus berperan sebagai fasilitator untuk dapat mengapresiasikan apa yang diinginkan publik terhadap pemimpinnya dapat terwujud.

Ketentuan tentang penyelenggaraan pers di negara Kita diatur dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 1966 yaitu tentang ketentuan-ketentuan pokok pers yang dimaksud dengan pers adalah lembaga kemasyarakatan, alat revolusi yang mempunyai karya sebagai salah satu media komunikasi massa yang bersifat umum, tapi sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan maka Undang-Undang ini diperbarui dengan Undang-Undang nomor 04 tahun 1967 dan perbaharuan terakhir yaitu Undang-Undang nomor 21 tahun 1982 dengan pers adalah lembaga kemasyarakatan alat perjuangan nasional.

A. Kebebasan Pers Pada Masa Orde Baru

Di Masa Orde Baru mungkin nasib pers terlihat sangat mengkhawatirkan. Bagaiamana tidak, pers sebegitu rupanya harus mematuhi rambu-rambu yang negara telorkan. Dan sejarah juga memperlihatkan kepada kita bahwa adanya Pwi (Persatuan Wartawan Indonesia) tidak membawa perubahan yang sinifikan pada pola represi itu. Yang ada justru PWI dijadikan media yang turut mencengkeramkan kuku-kukunya pada kebebasan pers di tanah air.

Hal tersebut terlihat ketika terjadinya pembredelan pada beberapa media massa nasional yang sempat nyaring bunyinya. Ketika Tempo, Eitor dan DeTIK dibredel oleh pemerintah, PWI yang seharusnya menggugat justru memberi pernyataan dapat memahami atau menyetujui keputusan yang sewenang-wenang itu. Lalu PWI pula justru mengintruksikan kepada pemimpin redaksi agar memecat wartawannya yang bersuara nyaring terhadap pemerintah. Sehingga tidak salah jika Surbakti (1997: 43) mencatat bahwa PWI adalah salah satu dari alat pengendalian pers oleh pemerintah.

Pada titik itulah Orde Baru memainkan politik hegemoninya melalui model-model pembinaan. Setidaknya, ada dua arah pembinaan yang dapat kita lihat; pertama, mengimbau atau tepatnya melarang pers memberitakan peristiwa atau isu tertentu dengan segala alasan dan pembenaran, dan menunjukan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pers. Pada kenyataannya pers pada masa itu sedemikian dekatnya dengan logika self-censorship, baik hal ini dipaksakan oleh negara atau pun keinginan murni dari pemimpinnya.

Bentuk lain dari hegemoni negara atas pers di tanah air adalah munculnya SIUPP yakni Surat Izin untuk Penerbitan Pers. Orde Baru sedemikian ketatnya dalam hal pengawasan atas pers, karena mereka tidak menghendaki mana kala pemerintahan menjadi terganggu akibat dari pemberitaan di media-media massa. Sehingga fungsi pers sebagai transmisi informasi yang obyektif tidak dapat dirasakan. Padahal dengan transmisi informasi yang ada diharapkan pers mampu menjadi katalisator bagi perubahan politik atau pun sosial.

Sedangkan pada masa Orde Baru, fungsi katalisator itu sama sekali hilang. Hal ini seperti apa yang disampaikan oleh Abar (1994: 23) bahwa kebebasan pers waktu itu ternyata tidak berhasil mendorong perubahan politik menuju suatu tatanan masyarakat yang demokratis, tetapi justru mendorong resistensi dan represi negara. Penelitian yang dilakukan Abar berkenaan dengan pers di awal masa Orde Baru bisa jadi benar hanya pada titik tertentu. Artinya, pertanyaan yang relevan untuk diajukan adalah mengapa negara begitu resisten dan represif terhadap pers? Penelitian ini sendiri sama sekali tidak menyinggung hal tersebut. Padahal pertanyaan di atas adalah pertanyaan yang sangat mendasar tentang sistem kepolitikan Orde Baru khsususnya perlakuannya pada lembaga pers.

Jika kita mencoba mejawab pertanyaan mendasar di atas, kita harus menengok bagaimana pemerintahan Orde Baru berdiri. Soeharto memiliki latar belakang militer dalam karir politiknya. Sehingga ketika ia menjadi presiden, ia tidak dapat melepaskan diri dari gaya-gaya kepemimpinan a la militer. Di awal kepemimpinannya, ketika situasi dalam negeri sedikit-banyak mengalami kekacauan akibat intrik-intrik politik dari berbagai kelompok kepentingan, misalkan Partai Komunis Indonesia, bisa jadi kepemimpinan model militer adalah yang tepat. Situasi yang darurat, anomali sosial begitu banyak, maka situasi semcam itu perlu distabilkan agar tidak berdampak lebih buruk. Pada titik inilah Abdul Gafur (1988: 179), melihat bahwa fungsi militer pada masa Orde Baru adalah sebagai stabilisator juga dinamisator. Dengan dua fungsi itu, militer atau tepatnya ABRI dengan dwi-fungsinya ikut terlibat dalam penyusunan kebijakan-kebijakan politik Orde Baru.

Sayangnya, model kepemimpinan a la militer itu tetap Soeharto pakai hingga era 1970-1980an. Padahal kondisi masyarakt saat itu sedikit-banyak sudah berubah. Masyarakat semakin cerdas dan semakin paham tentang hakikat negara demokratis. Dengan sendirinya model kepemimpinan Soeharto tertolak oleh kultur atau masyarakat. Untuk tetap mempertahkan kekuasaanya Soeharto menggunakan cara-cara represif pada semua pihak yang melawannya. Model kepemimpinan ini banyak sekali mendapat kritikan dari berbagai pihak, karena secara esensial apa yang diklaim Soeharto dengan demokrasi Pancasilanya tak lain adalah proyek hegemoni dan dominasi besar-besaran atas kesadaran masyarakat. Dalam mewujudkan proyek besar itu, Soeharto menggunakan militer sebagai alat yang efektif untuk mengawal setiap kebijakan yang ia keluarkan.

Pada titik itulah, pers melihat bahwa model kepemimpinan yang digunakan Soeharto akan memberangus kebebasan masyarakat. Artinya juga logika kekuasaan semacam itu pada suatu waktu akan menghancurkan dirinya (pers), karena pers adalah salah satu pilar penyusun sistem demokrasi yang memiliki funsgi pentingnya. Artinya pola yang digunakan Soeharto pada esensinya kontradiktif dengan logika pers itu sendiri. Tidak heran jika Orde Baru sedemikian represifnya dengan pers, karena pers adalah penghalang bagi lahirnya demokrasi Pancasila yang hegemonik dan dominatif.

Untuk mengoperasikan model kepemimpinannya, maka Orde Baru harus mengideologisasikan keamanan masyarakat. Artinya, Orde Baru harus mampu menciptakan kesan bahwa rasa keamanan selalu dibutuhkan. Untuk menciptakan perasaan semacam ini pada masyarakat, maka Orde Baru menggunakan logika perpetuation of insecurity atau mengabadikan rasa ketidakamanan. Dengan mengabadikan rasa ketidakamanan ini, Orde Baru akan lancar ketika menggunakan kepemimpinan yang militeristik. Sehingga, dengan sendirinya pengabadian rasa ketidakamanan ini menjadikan kemanan layaknya seperti agama. Dakhidae (1997: 28), mencatat bahwa kemanan yang dihubungkan dengan pers itu bukan keamanan yang sifatnya fisikal, tetapi kemanan di sana sudah menjadi suatu ideologi, dan dalam prosesnya terjadi suatu ideologisasi keamanan, dan bahkan lebih jauh menjadi suatu religiofication of security.

Keamanan menjadi semacam agama, dalam pengertian ini ideologi kemanan bekerja seperti dalam arti yang biasa. Ideologi kemanan merumuskan tindakan, mengatur kebijakan negara, dan pada gilirannya kebijakan negara tersebut mengatur perilaku aparat dan warga negaranya.

Nasib pers pada masa ideologisasi kemanan ini sangat sulit, karena pers harus bertindak dalam kerangka yang abu-abu. Kerangka yang diterapkan kepada pers adalah bagaimana pers mengalami sebuah bentuk tautologi represif. Artinya, pemisahan antara kebebasan dan tanggungjawab. Orde Baru tidak memformulasikan kebebasan pers yang bertanggung jawab—artinya, tanggung jawab adalah garis batas kebebasan dan sebaliknya tidak kurang benarnya yakni kebebasan adalah garis batas tanggungjawab. Tanpa kebebasan tidak mungkin menuntut tanggungjawab dan tanpa tanggungjawab tidak mungkin menuntut kebebasan—tetapi dengan rumusan pers bebas dan bertanggungjawab (dalam Dakhidae, 1997: 31).

B. Kebebasan pers di Era Reformasi

Tumbuhnya pers pada masa reformasi merupakan hal yang menguntungkan bagi masyarakat. Kehadiran pers saat ini dianggap sudah mampu mengisi kekosongan ruang publik yang menjadi celah antara penguasa dan rakyat. Dalam kerangka ini, pers telah memainkan peran sentral dengan memasok dan menyebarluaskan informasi yang diperluaskan untuk penentuan sikap, dan memfasilitasi pembentukan opini publik dalam rangka mencapai konsensus bersama atau mengontrol kekuasaan penyelenggara negara.

Peran inilah yang selama ini telah dimainkan dengan baik oleh pers Indonesia. Setidaknya, antusias responden terhadap peran pers dalam mendorong pembentukan opini publik yang berkaitan dengan persoalan-persoalan bangsa selama ini mencerminkan keberhasilan tersebut.

Peran pers di masa reformasi menjadi penting untuk menyelesaikan kesenjangan komunikasi politik antara masyarakat dan pemerintah. Tentunya hal yang wajar jika masyarakat gagap hendak menggunakan model komunikasi semacam apa ketika reformasi telah membuka kran kebebasan sebebas mungkin, pasalnya masyarakt sudah terbiasa dengan pola komunikasi top-down selama 30 tahun lamanya. Di sinilah pers menjadi media yang memungkinkan untuk menjembatani masyarakat dan pemerintah agar komunikasi politik yang terjadi tidak melulu berkesan top-down, tetapi pada titik tertentu menjadi bottom-up. Meskipun pada praktiknya untuk mewujudkan komunikasi politik bottom-up melalui media massa tidaklah mudah. Karena pada masa reformasi, setiap komunikator politik memainkan perannya lebih maksimal. Muis (2000: 166), mencatat bahwa hampir semua opini publik yang bernuansa kritik sosial yang konstruktif melalui pers hampir selalu memperoleh bantahan dari para komunikator elit, yang ada justru pers menjadi media yang memungkinkan terjadinya krisis informasi.


Orde Reformasi ternyata menyisakan masalah bagi pers, tidak hanya masalah kebebasan pers yang dinilai kebablasan oleh pemerintah, lebih-lebih masyarakat. Tapi juga masalah yang pokok yang mencerminkanfungsi dari media massa itu sendiri. Emilianus (2005: 129), mencatat sedikitnya ada enam prinsip tanggungjawab sosial yang harus diemban oleh pers. Pertama; media mempunyai kewajiban tertentu kepada masyarakat, kedua; kewajiban tersebut dipenuhi dengan menetapkan standar yang atau tinggi tentang informasi, kebenaran, obyektivitas dan keseimbangan, ketiga; dalam menerima dan menerapkan kewajiban tersebut seyogyanya media dapat mengatur diri sendiri dalam kerangka hukum dan lembaga yang ada, keempat; media sedapat mungkin menghindari segala sesuatu yang mungkin menimbulkan kejahatan, yang akan mengakibatkan ketidaktertiban atau penghinaan terhadap minoritas etnik atau agama, kelima; media hendaknya bersifat pluralistik dan mencerminkan kesempatan yang sama untuk mengemukakan berbagai sudut pandang, dan hak untuk menjawab, keenam; masyarakat memiliki hak untuk mengharapkan satandar prestasi yang tinggi dan intervensi dapat dibenarkan untuk mengamankan kepentingan umum.

Beberapa prinsip umum di atas pada kenyataanya justru tergerus dan kurang optimal karena atmosfir perss euphoria. Pers menjadi lupa akan posisinya di tengah-tengah sirkum pemerintah-masyarakat-modal. Di masa itu, pers lebih menampilkan diri sebagai pihak yang dekat kekuasaan dan modal. Dan hal ini harus diantisipasi dengan masyarakat sebagai pengawas atas perilaku pers di Indonesia.

Setelah reformasi bergulir tahun 1998, pers Indonesia mengalami perubahan yang luar biasa dalam mengekspresikan kebebasan. Fenomena itu ditandai dengan munculnya media-media baru cetak dan elektronik dengan berbagai kemasan dan segmen. Namun, di sisi lain, kebebasan tersebut juga sering kali tereksploitasi oleh sebagian industri media untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dengan mengabaikan fungsinya sebagai instrumen pendidik masyarakat.

Tujuan yang ingin di capai bukan hanya sekedar kebebasan antar celah antara rakyat dengan pemimpin, tetapi pers diharapkan dapat memberikan pendidikan untuk masyarakat agar dapat membentuk karakter bangsa yang bermoral. Kebebasan pers dikeluhkan, digugat dan dikecam banyak pihak karena berubah menjadi ”kebablasan pers”. Ada hal lain yang harus diperhatikan oleh pers, yaitu dalam membuat informasi jangan melecehkan masalah agama, ras, suku, dan kebudayaan lain, biarlah hal ini berkembang sesuai dengan apa yang mereka yakini

Teori-teori yang mendukung pers :

1. Teori Pers Otoritarian

Muncul pada masa iklim otoritarian di akhir Renaisans, segera setelah ditemukannya mesin cetak. Dalam masyarakat seperti itu, kebenaran dianggap bukanlah hasil dari masa rakyat, tetapi dari sekelompok kecil orang –orang bijak yang berkedudukan membimbing dan mengarahkan pengikut-pengikut mereka. Jadi kebenaran dianggap harus diletakkan dekat dengan pusat kekuasaan. Dengan demikian pers difungsikan dari atas ke bawah. Penguasa-penguasa waktu itu menggunakan pers untuk memberi informasi kepada rakyat tentang kebijakan-kebijakan penguasa yang harus didukung. Hanya dengan ijin khusus pers boleh dimiliki oleh swasta, dan ijin ini dapat dicabut kapan saja terlihat tanggungjawab mendukung kebijaksanaan pekerjaan tidak dilaksanakan. Kegiatan penerbitan dengan demikian merupakan semacam persetujuan antara pemegang kekuasaan dengan penerbit, dimana pertama memberikan sebuah hak monopoli dan ang terakhir memberikan dukungan. Tetapi pemegang kekuasaan mempunyai hak untuk membuat dan merubah kebijaksanaan, hak memberi ijin dan kadang-kadang menyensor. Jelas bahwa konsep pers seperti ini menghilangkan fungsi pers sebagai pengawas pelaksanaan pemerintahan.

Praktek-praktek otoritarian masih ditemukan di seluruh bagian dunia walalupun telah ada dipakai teori lain, dalam ucapan kalaupun tidak dalam perbuatan, oleh sebagian besar Negara komunis.

2. Teori Pers Libertarian

Teori ini memutarbalikkan posisi manusia dan Negara sebagaimana yang dianggap oleh teori Otoritarian. Manusia tidak lagi dianggap sebagai mahluk berakal yang mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, antara alternative yang lebih baik dengan yang lebih buruk, jika dihadapkan pada bukti-bukti yang bertentangan dengan pilihan-pilihan alternative. Kebenaran tidak lagi dianggap sebagai milik penguasa. Melainkan, hak mencari kebenaran adalah salah satu hak asasi manusia. Pers dianggap sebagai mitra dalam mencari kebenaran.

Dalam teori Libertarian, pers bukan instrument pemerintah, melainkan sebuah alat untuk menyajikan bukti dan argument-argumen yang akan menjadi landasan bagi orang banyak untuk mengawasi pemerintahan dan menentukan sikap terhadap kebijaksanaannya. Dengan demikian, pers seharusnya bebas sari pengawasan dan pengaruh pemerintah. Agar kebenaran bisa muncul, semua pendapat harus dapat kesempatan yang sama untuk didengar, harus ada pasar bebas pemikiran-pemikiran dan informasi. Baik kaum minoritas maupun mayoritas, kuat maupun lemah, harus dapat menggunakan pers.

Sebagian besar Negara non komunis, paling tidak di bibir saja, telah menerima teori pers Libertarian. Tetapi pada abad ini telah ada aliran-aliran perubahan. Aliran ini berbentuk sebuah Otoritarianisme baru di Negara-negara komunis dan sebuah kecenderungan kearah Liberitarianisme baru di Negara-negara non komunis. Teori Menurut pandangan libertarian, semenjak lahir manusia memiliki hak-hak alamiah yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun, termasuk oleh pemerintahan. Dengan asumsi seperti ini, teori libertarian menganggap sensor sebagai kejahatan. Hal ini dilandaskan pada tiga argumen. Pertama, sensor melanggar hak alamiah manusia untuk berekspresi secara bebas. Kedua, sensor memungkinkan tiran mengukuhkan kekuasaannya dengan mengorbankan kepentingan orang banyak. Ketiga, sensor menghalangi upaya pencarian kebenaran. Untuk menemukan kebenaran, manusia membutuhkan akses terhadap informasi dan gagasan, bukan hanya yang disodorkan kepadanya.

fungsi pers dalam teori Libertarian. Digambarkan ada enam tugas pers :

1) Melayani sistem politik dengan menyediakan informasi, diskusi dan perdebatan tentang masalah-masalah yang dihadapi masyarakat.

2) Memberi penerangan kepada masyarakat, sedemikian rupa sehingga masyarakat dapat mengatur dirinya sendiri.

3) Menjadi penjaga hak-hak perorangan dengan bertindak sebagai anjing penjaga yang mengawasi pemerintah.

4) Melayani system ekonomi dengan mempertemukan pembeli dan penjual barang atau jasa melalui medium periklanan,

5) Menyediakan hiburan

6) mengusahakan sendiri biaya financial, demikian rupa sehingga bebas dari tekanan-tekanan orang yang punya kepentingan.

3. Teori Pers Tanggungjawab Sosial

Teori ini diberlakukan sedemikian rupa oleh beberapa sebagian pers. Teori Tanggungjawab social punya asumsi utama : bahwa kebebasan, mengandung didalamnya suatu tanggung jawab yang sepadan; dan pers yang telah menikmati kedudukan terhormat dalam pemerintahan Amerika Serikat, harus bertanggungjawab kepada masyarakat dalam menjalankan fungsi-fungsi penting komunikasi massa dalam masyarakat modern. Asal saja pers tau tanggungjawabnya dan menjadikan itu landasan kebijaksanaan operasional mereka, maka system libertarian akan dapat memuaskan kebutuhan masyarakat. Jika pers tidak mau menerima tanggungjawabnya, maka harus ada badan lain dalam masyarakat yang menjalankan fungsi komunikasi massa.

4. Teori Pers Soviet Komunis

Dalam teori Soviet, kekuasaan itu bersifat sosial, berada di orang-orang, sembunyi di lembaga-lembaga sosial dan dipancarkan dalam tindakan-tindakan masyarakat.
Kekuasaan itu mencapai puncaknya (a) jika digabungkan dengan semberdaya alam dan kemudahan produksi dan distribusi , dan (b) jika ia diorganisir dan diarahkan.
Partai Komunis memiliki kekuatan organisasi ini. partai tidak hanya menylipkan dirinya sendiri ke posisi pemimpin massa; dalam pengertian yang sesungguhnya, Partai menciptakan massa dengan mengorganisirnya dengan membentuk organ-organ akses dan kontrol yang merubah sebuah populasi tersebar menjadi sebuah sumber kekuatan yang termobilisir. Partai mengganggap dirinya sebagai suatu staf umum bagi masa pekerja. Menjadi doktrin dasar, mata dan telinga bagi massa. Negara Soviet bergerak dengan program-program paksaan dan bujukan yang simultan dan terkoordinir. Pembujukan adalah tanggungjawabnya para agitator, propagandis dan media. Komunikasi massa digunakan secara instrumental, yaitu sebagai instrumen negara dan partai. Komunikasi massa secara erat terintegrasi dengan instrumen-instrumen lainnya dari kekuasaan negara dan pengaruh partai. Komunikasi massa digunakan untuk instrumen persatuan di dalam negara dan di dalam partai. Komunikasi massa hampir secara ekslusif digunakan sebagai instrumen propaganda dan agitasi. Komunikasi massa ini punya ciri adanya tanggungjawab yang dipaksakan.

ANALISA

Menurut saya, di Indonesia sistem yang paling cocok untuk diterapkan adalah sistem tanggungjawab sosial. Sistem ini sendiri adalah gabungan dari sistem pers libertarian dan sistem pers tanggungjawab sosial. Hal ini dapat dilihat dari segi kebebasan yang dianutnya. Sistem pers tanggungjawab sosial dan libertarian sama-sama mempunya tugas utama, yaitu membantu untuk menemukan kebenaran dan mengawasi jalannya pemerintahan. Setiap anggota masyarakat dalam kedua sistem ini sama-sama diberikan kebebasan dalam menyampaikan pendapatnya, karena kedua sistem ini sangat menjamin kebebasan pers (freedom of the press) yaitu kebebasan untuk mengetahui masalah-masalah atau fakta sosial. Kedua sistem ini sangat menjamin kebebasan anggota masayarakatnya dalam mencari, mendapatkan, dan menyampaikan pendapat terhadap suatu hal melalui media massa. Kedua sistem pers ini juga sama-sama meberikan informasi dan hiburan kepada masyarakatnya. Perbedaannya adalah terletak dari bentuk kebebasan itu sendiri.

Pada sistem libertarian, pers benar-benar mempunyai kebebasan penuh tanpa harus memperhatikan nilai-nilai ataupun norma yang berlaku, dengan kata lain pers bebas memberitakan apa saja. Media massa boleh dimiliki oleh siapa saja, asal mempunyai kemampuan ekonomi untuk menggunakannya. Selagi seseorang mampu untuk mendirikan media massa maka orang tersebut boleh-boleh saja menjalankannya. Kelemahannya adalah media massa cenderung bukan menjadi sarana penyampaian informasi ataupun pendapat, melainkan menjadi sebuah komoditas bisnis yang mendatangkan keuntungan bagi pemilik modal saja, dan biasanya mereka melakukan pemberitaan, hanya membela kepentingan kelompok tertentu. Sementara itu sistem pers tanggungjawab sosial mengedepankan kebebasan yang bertanggungjawab. Sistem ini bergerak atas dasar moral dan etika dalam setiap kegiatannya. Sistem pers ini menggunakan standar kepatutan dan kelayakan dalam setiap pemberitaannya. Mereka akan mempertimbangkan dampak yang dapat ditimbulkan terhadap pernyataan yang mereka buat. Mereka sangat memperhatikan kondisi sosial masyarakatnya, mana yang dianggap patut dan mana yang dianggap tidak patut. Sistem pers ini sangat cocok di Indonesia, mengingat betapa beragamnya bangsa Indonesia.

Dengan menerapkan sistem pers ini diharapkan dapat menjaga integritas bangsa, meminimalisir persaingan usahaantar pemilik media massa, menjaga toleransi antar kelompok-kelompok masyarakat, tercipatnya diversity of ownership dan diversity of content, dan juga dapat menyangkal kritik pedas yang mengatakan bahwa kebebasan pers Indonesia adalah, kebebasan pers atau kebablasan pers? Bagi Indonesia sendiri, pengekangan pemerintah terhadap pers di mulai tahun 1846, yaitu ketika pemerintah kolonial Belanda mengharuskan adanya surat izin atau sensor atas penerbitan pers di Batavia, Semarang, dan Surabaya. Sejak itu pula, pendapat tentang kebebasan pers terbelah. Satu pihak menolak adanya surat izin terbit, sensor, dan pembredelan, namun di pihak lain mengatakan bahwa kontrol terhadap pers perlu dilakukan. contoh adanya pembatasan terhadap pers dengan adanya SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) sesuai dengan Permenpen 01/1984 Pasal 33h. Dengan definisi ”pers yang bebas dan bertanggung jawab”, SIUPP merupakan lembaga yang menerbitkan pers dan pembredelan.
Terjadinya pembredelan Tempo, Detik, Editor pada 21 Juni 1994, mengisyaratkan ketidakmampuan sistem hukum pers mengembangkan konsep pers yang bebas dan bertanggung jawab secara hukum. Ini adalah contoh pers yang otoriter yang di kembangkan pada rezim orde baru.

1. Dari Mana Blog Kalian Berasal?

Blog saya,,,dari mana ya???ehhmm ohya za baru inget.mungkin pertama kali yang mengenalkan za dengan blog dan cara-caranya ngeblog itu adalah bunda tercinta yaitu bunda desi..serta bantuan dan bimbingan dari temen2 salah satunya yaitu Maya(sobat yang selalu mengenalkan aq sesuatu hal yang baru),,,,,dia seseorang yang berjasa dalam terbitnya blog saya….kenapa aq lebih memilih blog sebagai PR Online????? alnya aku tu biasanya suka males nulis…..jadi ya gitu dechhh…hehe

2. Kapan dilahirkannya blog kalian?

Kapan ya…….za lupa!!!kalau ngak salah si pagi…hehe dan yang pasti tahun 2008.

3. Kesulitan apa saja yang ada saat membuat blog kalian?

Sekarang yang buat za kesel ya…..ganti template..susah baget…padahal udah nemuin template yang diinginkan but,,,susah gimana cara download nya..kalo ampai sekrag si lom ada yang bisa ngajarin za…temen2 pada sibuk ma blog masing2..alnyakan B.study Tik disuruh persentasi blog….mf y temn2 udah masukin nama kalian….hehe

4. Mengapa membahas topik yang kalian bahas sekarang?

Alnya kesel si ma topik yang di bahas ngak bisa2 or kecapaian….

5. Kenapa tampilan blog kalian menggunakan template itu?

Pertama-tama si karna baru buat ya jadi pilih template yang ini untuk smentara…..tapi inginya template yang lebih bagus lagi….seperti temen2..n pinginya template yang warna pink tapi ngak terlau norak gitu…

6. Apa yang pertama kalian lakukan saat blog kalian baru jadi?

Ya….Cuma masukin posting aj ke blog…alnya hanya itu yang baru za tau saat itu….hehe

Alhamdulillah akhirnya PRnya selesai juga…..Makaci ya bunda udah ngasi PR buat za alnya dengan ini za bisa ngungkapin apa yang za sulitkan dalam ngedit blog……hehe^_^

Sistem pemerintahan di Indonesia apabila ditinjau dari :

1. Bentuk Negara dan Bentuk Pemerintahan

Bentuk Negara Indonesia adalah kesatuan. Bentuk pemerintahan adalah Republik. Wilayah Negara dibagi menjadi beberapa daerah provinsi. Daerah provinsi dibagi menjadi beberapa daerah kabupaten.

2. Konstitusi yang Diterapkan

Konstitusi meliputi konstitusi tertulis yaitu berupa UUD 1945 dan konstitusi tidak tertulis yaitu seperti konvensi.

Contoh konvensinya adalah pidato kenegaraan Presiden setiap tanggal 16 Agustus di depan DPR menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

3. Sistem Kabinet yang Berlaku

Sistem kabinet Negara Indonesia adalah presidensial yang bearti Presiden merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

4. Eksekutif

Didalam sistem Pemerintahan Indonesia yang bertangung jawab dalam bidang eksekutif adalah Presiden atau eksekutif tunggal adalah Presiden sebagai kepala Negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan dan sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata.

5. Pemegang kedaulatan

Kedaulatan dipegang oleh semua lembaga Negara kecuali lembaga yudikatif dan bertanggung jawab kepada rakyat.Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu.

6. Pelaksanaan asas Trias Politika

Trias Politika tidak dilaksanakan secara murni, artinya hanya menganut asas pembagian dari trias politika. Misalnya : Presiden selain sebagai pemegang kekuasaan, eksekutif juga memegang kekuasan legislatif dan yudikatif

7. Sistem kepartaian

Sistem kepartaian adalah multipartai. Secara remi tidak mengenal istilah oposisi.

8. Sistem Parlemen

Sistem parlemen di Indonesia menganut bikameral yang tidak sempurna, yaitu MPR yang terdiri dari DPR dan DPD. DPR merupakan wakil partai dan DPD merupakan wakil pemerintah daerah. ketidaksempurnaan itu ditunjukan antara lain :

a. MPR sebagai lembaga masih berdiri dan mempunyai fungsi tersendiri terlepas dari lembaga DPR dan DPD

b. Fungsi DPD hanya lembaga pelengkap dari DPR, karena tidak punya fungsi legislatif secara penuh. Dari kedua alasan tersebut, parlemen di Indoesia dapat dikatakan meganut sistem Trikameral ( Tiga Kamar).

9. Badan Yudikatif

Badan yudikatif di Indonesia ada 3 lembaga, yaitu: Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi.

Hakim agung diusulkan oleh komisi yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat, untuk persetujuan sebagai Hakim Agung oleh Presiden. Komisi yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Mahkamah Konstitusi : mengkaji secara materi/isi dari suatu keputusan misalnya : Perda, UU, dsb.Komisi yudisial : Memberikan calon-calon jaksa agung. Mahkamah konstitusi beranggotakan 9 anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh presiden, yang diajukan masing-masing 3 orang dari Mahkamah Agung, 3 orang dari Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 orang dari Presiden.

Bila ditanya organ tubuh mana yang berperan vital, umumnya jawaban yang muncul adalah jantung, paru-paru, hati atau organ bagian dalam lainnya. Hampir tidak pernah ada yang menjawab kulit. Sadarkah Anda bahwa kulit sebenarnya memegang peran yang jauh lebih besar daripada sekedar melindungi tubuh dari terik matahari dan hujan, namun sekaligus membungkus seluruh organ-organ di bagian dalam tubuh kita, semua syaraf, urat bahkan pembuluh darah.

Bayangkan bila tidak ada kulit yang membungkus tubuh kita, apakah jantung, paru-paru dan hati dapat berfungsi sebagaimana mestinya?
Beberapa keajaiban kulit yang dapat kita temukan dengan mudah dalam kehidupan sehari-hari adalah kemampuannya untuk regenerasi saat tergores atau terluka. Kulit juga memiliki elastisitas yang mengagumkan dan terus bertumbuh seiring dengan pertambahan usia dan perubahan kondisi tubuh manusia sejak kanak-kanak, remaja, dewasa, kehamilan hingga kelahiran. Kulit juga memiliki kemampuan mengagumkan untuk merasakan 5 sensasi tubuh yaitu sentuhan, tekanan, sakit, panas dan dingin yang membantu kita untuk berinteraksi dan berhubungan dengan dunia sekitar kita.

Keajaiban kulit kita tentu perlu perawatan sejak dini untuk tetap dapat berfungsi optimal. Dr. Inne Arline, SpKK dari Perdoski yang hadir sebagai pembicara dalam acara ini menjelaskan, “Salah satu upaya terpenting dengan menjaga kelembaban kulit misalnya dengan mengusapkan body lotion setiap habis mandi atau setiap beberapa jam sekali bila anda seharian berada di ruangan ber-AC dan menjaga kecukupan jumlah air yang masuk ke dalam tubuh. Upaya lain yang tak kalah penting adalah menjauhi musuh-musuh utama kulit kita.”

Sinar matahari memang memberi kehidupan bagi manusia dan bumi, namun sinar matahari juga memiliki dampak merugikan. Efek yang merugikan bisa terjadi karena paparan sinar matahari yang terus menerus. Selain itu radikal bebas dari lingkungan seperti polusi udara, asap rokok, pestisida, asap-asap industri, konsumsi alkohol yang berlebihan dan nutrisi yang buruk, juga dapat menyebabkan terjadinya penuaan dini, dengan tanda-tanda antara lain kulit kering, elastisitas kulit berkurang, kulit menebal dan kaku, kerutan dini dan pigmentasi kulit. Dari semua faktor diatas, sinar ultraviolet merupakan penyebab utama terjadinya penuaan dini.

“Melalui upaya edukasi semacam ini kami berharap agar para perempuan semakin pandai mengenali kondisi kulit mereka dan memenuhi kebutuhan kulit masing-masing. Hal ini penting karena kulit setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga kuncinya terletak pada kesadaran setiap individu untuk menjaga kesehatan kulitnya. Konsep kulit yang cantik dan mengagumkan ini sendiri harus diperbaiki persepsinya. Yang penting memiliki kulit yang sehat, bersih dan cerah dibandingkan memiliki kulit putih semata.”

Bulan Oktober biasanya disebut juga bulan bahasa. Yang dimaksud tentu bahasa Indonesia. Sebab dibulan inilah Bahasa Indonesia pertama kali dikumandangkan sebagai bahasa nasional dan sekaligus bahasa pemersatu di Republik Indonesia.

Berbicara tentang bahasa Indonesia umumnya akan langsung tertuju pada sastra Indonesia. Padahal bahasa Indonesia ini tidak semata sastra saja. Ada banyak hal-hal yang berkenaan dengan bahasa ini. Salah satunya adalah semakin lunturnya kebanggaan berbahasa Indonesia, baik dalam percakapan sehari-hari, dalam menulis di media maupun dalam jurnalistik.

Bila diamati dikoran, majalah, buku-buku, dan di website/webblog serta saat percakapan informal, rata-rata pengguna bahasa Indonesia mencampurnya dengan bahasa asing terutama bahasa Inggris. Walaupun sesungguhnya padanan dalam bahasa Indonesianya telah tersedia dan termasuk kata yang populer. Bahkan dalam jurnalistik sering ditemui kata bahasa Indonesianya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, seolah-olah pembacanya tidak mengerti kata-kata tersebut.

Terlepas dari maksud dan tujuan menggunakan campuran bahasa asing atau bahkan merasa lebih mantap dengan bahasa asing, yang pasti bahasa Indonesia tetaplah harus dipertahankan sebagai bahasa nasional. Dan siapakah yang paling berkepentingan mempertahankan bahasa Indonesia, bila bukan bangsa Indonesia sendiri ?

Tanpa maksud membandingkan, lihatlah beberapa negara di Eropa. Misalnya di Italia, dinegara ini sangat sulit menemukan hal-hal yang tidak menggunakan bahasa Italia. Seluruh rambu jalan menggunakan bahasa Italia. Majalah dan koran berbahasa Inggris sangat sulit dicari, walaupun ada tetapi hanya ditempat-tempat tertentu dengan harga yang lebih tinggi dan tersedia hanya beberapa eksemplar saja. Televisi lokal, bahkan hanya sebuah program acara yang berbahasa selain Italia tidak tersedia.

Mereka bangga sekali dengan bahasanya, sehingga para pendatang, apakah itu turis, investor atau imigran harus memahami bahasa Italia, walaupun hanya dasar-dasarnya saja. Padahal penduduk dunia yang menggunakan bahasa Italia sangat sedikit jumlahnya.

1. Berikan ulasan pengertian kembali tentang “Pancasila” sesuai pendapat anda dan tokoh-tokoh terkenal !

Pendapat anda tentang budaya politik ?

Pendapat saya budaya politik itu adalah pikiran mengenai ketatanegaraan.

No	Tokoh	Uraian Singkat
1.	Muh. Yamin	Pancasila merupakan lima dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik.
2.	Notonagoro	Merupakan dasar falsafah dan Ideologi negara yang diharapkan menjadi pendangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia.

2. Pengertian Pancasila menurut Ir. Soekarno adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun temurun sekian abad lamanya terpendem bisu oleh kebudayaan barat. Berikan penjelasn singkatnya yang dimaksud dengan !

Isi jiwa bangsa

Maksudnya adalah keluhan atau permintaan masyarakat indonesia yang menjadi falsafah,yang diinginkan banga indonesia yang telah berabad-abad tanpa ada rasa putus asa demi kemerdekaan indonesia.

Terpendam bisu

Maksudnya keluhan bangsa indonesia yang telah lama di pendam dan dikekang oleh kebudayaan barat.

3. Pancasila merupakan hasil kesepakatan bangsa Indonesia berdasarkan justifikasi yuridik, filsafat dan teoritik serta sosiologik dan historik. Beri penjelasan singkat pada kolom di bawah ini !

Justifikasi Yuridik	Bangsa Indonesia telah secara konsisten untuk selalu berpegang kepada Pancasila dan UUD 1945, sebagaimana telah diamanatkan adanya rumusan Pancasila ke dalam undang-undang dasar yang telah berlaku di Indonesia dan beberapa Ketetapan MPR Republik Indonesia.
Filsafat dan Teoritik	Merupakan usaha manusia untuk mencari kebenaran Pancasila dari sudut olah pikir manusia, dari konstruksi nalar manusia secara logik. Pada umumnya olah pikir filsafati dimulai dengan suatu aksioma, yakni suatu kebenaran awal yang tidak perlu dibuktikan lagi, karena hal tersebut dipandang suatu kebenaran yang hakiki.
Sosiologik dan historik	Pancasila telah menjadi living reality (kehidupan nyata) jauh sebelum berdirinya negara republik Indonesia. Beberapa contoh nilai-nilai Pancasila yang telah berkemang di dalam kehidupan masyarakat

4. Berikan tanggapan penjelasan, mengapa Pancasila sebagai dasar negara dan Ideologi nasional, dikatakan sebagai hasil kesepakatan bangsa Indonesia !

Pancasila sebagai dasar negara, ideologi nasional, dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Hal ini terbukti setelah kita analisis dari sudut justifikasi yuridik, filsafati dan teoritik serta sosiologik dan historik. Untuk, semakin jelaslah bahwa “Pancasila telah menjadi kesepakatan bangsa Indonesia” sejak berdirinya Negara (Proklamasi) Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.dan dan suatu perjanjian luhur yang memiliki legalitas, kebenaran dan merupakan.Berdasarkan sudut pandang justifikasi filsafati dan teoritik inilah bangsa Indonesia yang memiliki beraneka ragam suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) mampu hidup berdampingan secara damai, rukun dan sejahtera dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika serta dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Tuliskan perbedaan dan persamaan mendasar antara pendapat Ir. Soekarno dengan Mr. Muhammad Yamin berkaitan dengan pengertian Pancasila di bawah ini !

Perbedaan
Muhammad Yamin	Pancasila merupakan lima dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik.
Ir. Soekarno	Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yakni falsafah bangsa Indonesia.

Persamaan

Pancasila yang memiliki arti lima asas dasar untuk memberi nama pada lima prinsip dasar negara Indonesia yang diusulkan oleh mereka berdua dan itulah yang menjadi falsafah bangsa indonesia atau isi jiwa bangsa